Usman Yusup: Dugaan Korupsi pengadaan Chorembook Terstruktur dan sistematis.

Arusdaerah.com,Batanghari-Sebagaimana telah di terbitkan di beberapa Media sebelumnya terkait adanya dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan beberapa perangkat sarana penunjang kegiatan belajar mengajar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.Tahun anggaran 2022 yang lalu dengan pagu anggaran Rp :14.715,000000 .

Untuk diketahui berita yang dilansir dari media Jambisenter.id menuliskan”Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menaikkan status ke tahap penyidikan, terkait penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d 2022.

“Kenaikan status berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRIN-38/F.2/Fd.2/05/2025 Tanggal 20 Mei 2025,”Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan kepada wartawan dalam rilisnya, Senin (26/2025)

Adapun kasus posisinya yaitu:Kementerian Dikbud ristek pada tahun 2020 menyusun rencana untuk pengadaan bantuan peralatan TIK bagi satuan Pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas yang ditujukan untuk pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).

Berdasarkan pengalaman ujicoba pengadaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekkom Kementerian Dikbud ristek sebelumnya pada tahun 2018 – 2019 telah ditemukan berbagai kendala, diantaranya Chromebook hanya dapat efektif digunakan apabila terdapat jaringan internet.

Terkait hal tersebut berapa awak media mencoba mencari informasi ke pihak Polres Batanghari dan salah seorang anggota Reskrim Polres Batanghari yang tidak tak mau namanya di tulis dan sebagai sumber yang bisa di percaya kepada awak media meyebutkan.

“Kalau soal kasus pengadaan Chromebook tersebut,kasusnya sedang di tangani langsung oleh pihak POLDA Jambi.Namun tetap berkoordinasi dengan pihak Polres Batanghari, yang kami tau sampai saat ini sudah 60 orang saksi di panggil dan di periksa untuk diminta keteranganya terkait masalah pengadaan Chromebook tersebut ,”Sebut nara sumber.

Di tempat terpisah salah seorang aktifis Batanghari ketika di mintai tanggapannya kepada media ini mengatakan. Pada Tahun 2023 Kami telah pernah membuat laporan ke pihak APH di kabupaten Batanghari.

” Menurut Pantauan kami saat tahun 2023 Pihak dinas terkait sudah pernah dipanggil oleh APH, namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya.

“Masalah ini di akui oleh PPTK Proyek Pengadaan Laptop tersebut saat di hubungi oleh Supan Sopian sebagai aktifis Batanghari beberapa waktu yang lalu saat mencoba konfirmasi ke pihak dinas Pendidikan Batanghari, IRSIL SYARIF saat itu mengatakan”Kami sudah pernah di panggil oleh pihak APH dan sudah selesai kata Irsil melalui sambungan telphon dengan Supan Sopian.

“Begitu juga baru baru ini pasca berita di terbitkan oleh kawan kawan di media online Kami juga Mendapatkan informasi bahwa pihak Dinas kembali di panggil oleh APH, namun kami belum mendapatkan informasi yang jelas apakah pemanggilan ini terkait masalah pengadaan Chromebook tahun 2022 atau masalah lain, karena Belum ada Keterangan Resmi dari pihak APH,”Sebut Sopian.

“Namun Kami berharap masalah ini di usut secara tuntas dan kami minta kepada APH agar permasalahan ini di buka secara transparan supaya tidak ada lagi berita simpang siur yang akan menimbulkan suudzon”, Ujarnya Supan Sopian mengakhiri komentarnya.

Tempat terpisah Usman Yusup juga mengatakan” Kami sebagai Lembaga Social control berharap bongkar semua dugaan kong kalikong Proyek pengadaan Chorembook sebagai alat Sarana penunjang belajar mengajar di dinas pendidikan dari tahun 2020. Usut sampai ke akar akarnya secara transparan dan buka ke publik,”Tegas Usman.(Kadir)