Ketua Perkumpulan Wana Andalas:RDP Digelar Beberapa Waktu Lalu Dinilai Hanya Sebagai Macan Kertas Kosong

Arusdaerah.com,Batang Hari- Kinerja Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari kini kembali jadi sorotan publik. Pasalnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu yang lalu dinilai hanya sebagai macan kertas kosong, Jumat (31/07/2026).

Hal itu disampikan langsung oleh Ketua Perkumpulan Wana Andalas Lestari Randy Pratama, S.Pd., yang merasa kepercayaan masyarakat telah digadaikan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari.

“Kepercayaan kami masyarakat sepertinya sudah digadai dan akan ditebus ketika pada saat pileg baru akan dimulai nanti,”Katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa laporan mengenai permasalahan soal berlabuh bebas tongkang batubara di bantaran sungai batanghari wilayah Kelurahan Pasar Muara Tembesi sudah di RDP dan ditinjau ke lapangan.

“RDP sudah digelar sejak 21 April, turun ke lapangan 11 Mei. Sampai detik ini tidak ada kelanjutan yang nyata dari Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari. Sudah hampir tiga bulan tidak ada kabar dari hasil rapat bagaikan angin lalu,”Ujarnya kesal.

Randy juga menambahkan“Untuk saat ini pihak komis II DPRD ditelepon saja sudah tidak mau merespon apalagi memberikan rekomendasi dari hasil RDP.

Masyarakat diundang, mendengarkan, dan membeberkan masalah, namun Komisi II justru memilih ‘diam’ tanpa memberikan keputusan final.

“Menggantung laporan masyarakat Pasca RDP adalah bentuk pembiaran yang beracun bagi demokrasi. Jika Komisi II DPRD Batang Hari tidak berani menelurkan keputusan dan rekomendasi tegas, maka jargon ‘wakil rakyat’ yang mereka sandang tak lebih dari sekadar perhiasan politik,”Tuturnya.

Menutup RDP tanpa mengeluarkan surat rekomendasi maupun keputusan tertulis menunjukkan adanya indikasi pembiaran, ketakutan politik, atau bahkan kompromi di balik layar. Komisi II DPRD tidak boleh menjadi tempat “pemakaman” bagi aspirasi masyarakat. Buka suara, ambil keputusan, dan tunjukkan di mana posisi wakil rakyat yang sebenarnya.

“Komisi II DPRD seolah mengerdilkan RDP hanya sebagai formalitas penggugur kewajiban atau panggung seremoni belaka. Rakyat hadir membawa bukti, harapan, dan kepastian hukum; namun pulang membawa tangan kosong.

“Ketidak beranian Komisi II dalam mengambil keputusan tegas menelanjangi ketidakberdayaan mereka di hadapan persoalan nyata. Jika RDP tidak bermuara pada rekomendasi yang mengikat, untuk apa ruang rapat yang dibiayai uang rakyat itu dibuka?,”Pungkas Randy Pratama. (**)