Arusdaerah.com,Batanghari-Sebagaimana telah di terbitkan di beberapa Media sebelumnya terkait adanya dugaan korupsi pengadaan Chrome books dan beberapa perangkat sarana penunjang kegiatan belajar mengajar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.Tahun anggaran 2022 yang lalu dengan pagu anggaran Rp :14.715,000000 .
Sebagai pemberi informasi Para Awak media yang telah menerbitkan Berita terkait masalah dugaan Korupsi tersebut memburu informasi itu. Terkait perkembangan Proses Penyelidikan yang di lakukan oleh pihak POLDA Jambi
Berapa awak media mencoba mencari informasi ke pihak POLRES Batanghari dan salah seorang anggota Reskrim Polres Batanghari yang tidak tak mau namanya di tulis dan sebagai sumber yang bisa di percaya kepada awak media meyebutkan.
“Kalau soal kasus pengadaan Chrome books tersebut,kasusnya sedang di tangani langsung oleh pihak POLDA Jambi.Namun tetap berkoordinasi dengan pihak Polres Batanghari, yang kami tau sampai saat ini sudah 60 orang saksi di panggil dan di periksa untuk diminta keteranganya terkait masalah pengadaan Chrome books tersebut ,”Sebut nara sumber.
Di tempat terpisah salah seorang aktifis Batanghari ketika di mintai tanggapannya kepada media ini mengatakan. Pada Tahun 2023 Kami telah pernah membuat laporan ke pihak APH di kabupaten Batanghari.
“Menurut Pantauan kami saat tahun 2023 Pihak dinas terkait sudah pernah dipanggil oleh APH, namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya.
“Masalah ini di akui oleh PPTK Proyek Pengadaan Laptop tersebut saat di hubungi oleh Supan Sopian sebagai aktifis Batanghari beberapa waktu yang lalu saat mencoba konfirmasi ke pihak dinas Pendidikan Batanghari, IRSIL SYARIF saat itu mengatakan” Kami sudah pernah di panggil oleh pihak APH dan sudah selesai kata Irsil melalui sambungan telepon dengan Supan Sopian.
“Begitu juga baru baru ini pasca berita di terbitkan oleh kawan kawan di media online Kami juga Mendapatkan informasi bahwa pihak Dinas kembali di panggil oleh APH, namun kami belum mendapatkan informasi yang jelas apakah pemanggilan ini terkait masalah pengadaan Chrome books tahun 2022 atau masalah lain, karena Belum ada Keterangan Resmi dari pihak APH,”Sebut Sopian.
“Namun Kami berharap masalah ini di usut secara tuntas dan kami minta kepada APH agar permasalahan ini di buka secara transparan supaya tidak ada lagi berita simpang siur yang akan menimbulkan suudzon”, Ujarnya Supan Sopian mengakhiri komentarnya,
Sementara itu Zulfadli sebagai kepala Dinas pendidikan kabupaten Batanghari sampai saat ini belum bisa di hubungi oleh tim media ini untuk diminta tanggapannya terkait soal pengadaan Chrome books yang dipermasalahkan para aktifis saat ini.(Mdi)
No comments yet.