Diduga Cacat Hukum Pemilihan Direktur dan Bendahara Bundes Desa Malapari Tak Menghadirkan Tua-tua Tangani Desa Setempat

Arusdaerah.com,Batang Hari-Pemilihan direktur Bundes dan bendahara Bundes Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jami diduga cacat Hukum.

Kenapa tidak? pada saat pemilihan direktur Bundes dan bendahara Bundes tersebut tidak dihadiri oleh parah tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua tangani didesa setempat.

Pemilihan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 dan peraturan daerah terkait, yang umumnya melibatkan musyawarah desa. Dalam prosesnya, Kepala Desa akan mengusulkan calon pengurus kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan hasil musyawarah tersebut. Masyarakat desa termasuk pemanfaat, kelembagaan desa, dan tokoh masyarakat diundang untuk mengikuti musyawarah desa.

Menurut informasi yang didapat oleh awak media ini dari sumber yang enggan di sebutkan namanya mengatakan”Pada saat pemilihan Direktur Bundes tersebut cuma dihadiri oleh 7 orang.

“Ketua BPD, Kepala Desa,Staf BPD,Salah satu oknum media Batang hari dan yang 3 orang lagi adalah pengurus Bundes.Seperti Direktur Bundes adiknya ketua BPD sedangkan bendahara Bundes anak kepala Desa dan Ketua karang Taruna yang juga bagian dari pengurus Bundes Desa Malapari.

Lanjutannya”Hal ini diduga sudah bertentangan dengan PP 11 Tahun 2021.Pemilihan pengurus BUMDes seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta dipertegas melalui berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

“Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengurus BUMDes harus dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes), sebuah forum resmi yang melibatkan unsur-unsur penting seperti:

Tokoh masyarakat.Pemilihan Ketua Bundes dan bendahara Bundes Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jami diduga cacat Hukum.Tua-tua tangani atau pemangku adat

“Kelembagaan desa.Kelompok pemanfaat.Perwakilan perempuan.Perangkat desa.Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Kata sumber.

Sementara itu sampai terbitnya berita ini pihak Desa maupun pihak Bundes Desa Malapari belum bisa di hubungi untuk di mintak jawaban atas kisruh Bundes tersebut.(Mdi)